Pemerintah Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran pendidikan sebesar Rp29,77 triliun dalam APBN 2025 melalui Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Negara. Kebijakan ini berdampak pada pengurangan 39% anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi (Rp22,5 triliun) dan 21,7% di Pendidikan Dasar-Menengah (Rp7,27 triliun), mengancam kelangsungan program strategis seperti KIP Kuliah, rehabilitasi sekolah, dan kesejahteraan guru.

Dampak pada Pendidikan Tinggi

Kebijakan ini memotong alokasi KIP Kuliah sebesar Rp1,3 triliun (9%), berpotensi menghentikan pembiayaan bagi 663.821 dari total 844.174 mahasiswa penerima beasiswa. Rizal Maula dari Perhimpunan Pendidikan Indonesia menyatakan pemotongan ini dapat menghentikan penerimaan mahasiswa baru KIP Kuliah tahun 2025.

Anggaran riset nasional juga dipangkas 45%, memicu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di 85% perguruan tinggi negeri. Rektor Universitas Negeri Jakarta mengonfirmasi rencana kenaikan UKT hingga 25% untuk menutup defisit dana operasional kampus.

Krisis di Pendidikan Dasar-Menengah

Program rehabilitasi 320.000 sekolah tertunda setelah anggarannya dipotong 57% (dari Rp4,2 triliun menjadi Rp1,8 triliun). Data Kemendikdasmen menunjukkan 45% SD negeri tidak memiliki perpustakaan dan 28% sekolah di daerah tertinggal menggunakan gedung tidak layak.

Pemotongan 50% anggaran sertifikasi guru mengancam kesejahteraan 806.000 pendidik. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memperkirakan 120.000 guru honorer terancam dipecat akibat kebijakan ini.

Kontroversi Hukum

Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, menuding kebijakan ini melanggar Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi 20% APBN untuk pendidikan. Realisasi anggaran pendidikan 2025 hanya mencapai 18,3%, turun dari rata-rata 20,1% periode sebelumnya.

Respons Pemerintah

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah pendidikan menjadi korban penghematan:

"Program makan bergizi gratis justru diperluas ke 10.000 sekolah. Efisiensi dilakukan di belanja operasional, bukan layanan publik."

Namun dokumen resmi APBN 2025 menunjukkan pemotongan terjadi di 12 program prioritas pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum dan pelatihan guru.

Protes Mahasiswa dan Dampak Jangka Panjang

Aksi demonstrasi terjadi di 23 kampus sejak pengumuman kebijakan. Lembaga riset NADIM memperkirakan kebijakan ini akan: